Arsip

PENINGKATAN MUTU TAMATAN SMK KELAUTAN DKI JAKARTA DALAM MENGISI LOWONGAN KERJA LUAR NEGERI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini kita merasakan terjadinya dampak Era Globalisasi yang ditandai dengan semakin sulitnya mencari lowongan pekerjaan dan banyaknya karyawan yang diberhentikan atau di Pemutusan Hubungan Kerja, hal ini tentu akan mengakibatkan adanya persaingan yang semakin ketat dan tajam bagi para calon karyawan khususnya tamatan SMK. Melihat fenomena ini maka SMKN 36 melakukan re-enginering dengan membuka program keahlian baru yang memiliki banyak peluang dan sekaligus juga tantangan yaitu program keahlian NPL sejak tahun 1999 dan TPL sejak tahun 2005, dikatakan oleh Direktur Dikmenjur pada waktu pembukaan pelatihan guru kelautan tingkat nasional di STM PL Mundu Cirebon Jawa Barat Maret 2001 bahwa luas lautan lebih besar dari daratan artinya banyak lowongan pekerjaan yang membutuhkan sumber daya manusia di lautan. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 Sekolah Menengah Kejuruan merupakan Pendidikan Menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang keahlian tertentu yang siap pakai sesuai dengan tuntutan industri. Hal ini tentunya merupakan suatu tantangan agar sekolah bisa meningkatkan mutu lulusan. Untuk meningkatkan mutu lulusan akan dipengaruhi oleh faktor input dan proses. Kedua faktor ini akan sangat mempengaruhi kepada output atau mutu lulusan, karena suatu sekolah Menengah Kejuruan dikatakan bermutu akan diukur oleh seberapa banyak tamatan yang diserap oleh industri, wiraswasta atau melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi. Untuk meningkatkan mutu lulusan agar bisa diterima di industri, SMKN 36 telah berusaha menjaring calon siswa sejak penerimaan siswa baru sampai kepada proses Kegiatan Belajar Mengajar baik di sekolah ataupun Kegiatan Belajar di Industri melalui jalur Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Untuk mengisi lowongan pekerjaan, maka beberapa industri meminta kriteria calon karyawan, diantaranya calon karyawan harus memiliki disiplin dalam kehadiran, tepat waktu, sikap sopan santun, tanggung jawab, dapat kerjasama, kompeten sesuai dengan program keahlian. Khusus Bidang Kelautan yaitu program NPL dan TPL harus memiliki pengalaman PSG selama 6 bulan untuk mendapatkan Surat Keterangan Berlayar (SKB) dari sahbandar yang dilengkapi dengan sea men book.

Untuk melaksanakan program pembelajaran di SMKN 36 salah satu pendekatannya adalah melalui pendekatan pelaksanaan program PSG, karena fasilitas dan budaya sekolah tidak akan mampu sama dengan yang ada di industri untuk perlu persiapan proses yang matang, dengan terus meningkatkan kompentensi dalam bidang masing-masing dengan meningkatkan disiplin yang tinggi, semangat dalam KBM, serius dalam bekerja dan bertanggung jawab terhadap hasil, terus meningkatkan penampilan siswa yang sopan, rapi, agamis, dan meningkatkan prestasi dalam segala hal. Namun perlu diketahui dalam pelaksanaan PSG tersebut diatas banyak berbagai macam kendala-kendala diantaranya adalah :

1. Berdasarkan data pemetaan siswa ternyata masih ada Industri tempat magang yang kurang relevan untuk siswa jurusan NPL dan TPL dilihat dari waktu dan kompentensinya.
2. Masih kurangnya persiapan dalam pembekalan, mental fisik, etika ataupun kompentensi dasar oleh di jurusan, sehingga masih adanya siswa yang tidak diterima ketika mengikuti tes calon siswa PSG di perusahaan pelayaran
3. Masih adanya siswa dipulangkan oleh perusahaan karena ketidakhadiran, malas, bolos, kepanasan, mabok laut, motivasi kurang karena perbedaan gaji dari perusahaan satu dengan yang lainnya.
4. Kurang perdulinya orang tua wali siswa terhadap biaya untuk Pelaksanaan PSG sehingga banyak tunggakan.
5. Kurangnya perduli orang tua terhadap penampilan siswa PSG misalnya rambut dibiarkan gondrong , pakai sandal ke perusahaan.
6. Kurangnya kesadaran siswa, etika moral sehingga masih ada keluhan sikap dari perusahaan.
7. Tidak siapnya siswa jurusan NPL dan TPL untuk berlayar, bahkan lebih senang PSG di industri yang kurang sesuai darat
8. Masih ada orang tua wali yang belum paham tujuan PSG bahkan ikut memampatkan penghasilan siswa PSG untuk kepentingan rumah tangga, akibatnya yang penting dapat uang bukan kompentensi.
9. Khusus untuk jurusan NPL dan TPL, orang tua masih ada yang belum mengijinkan siswa PSG di kapal / berlayar
10. Adanya persyaratan tambahan untuk berlayar bagi siswa NPL dan TPL yaitu harus memiliki sea men book dan BST, sehingga harus ada biaya tambahan, sementara orang tua banyak yang kurang mampu.
11. Apabila penempatan PSG diluar DKI orang tua kurang mendukung, salah satunya disebabkan biaya yang mahal.

Sebagai Wakil Kepala Sekolah dibidang Manajemen Mutu salah satu tugasnya adalah mengontrol setiap peroses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di SMKN 36 Jakarta baik yang belajar di sekolah ataupun siswa yang belajar di industri, apakah sudah sesuai dengan harapan industri. Salah satu yang akan di teliti adalah masalah ” Analisis Pelaksanaan PSG Kelautan Yang Relevan Dalam Mempersiapkan Siswa SMK Negeri 36 Jakarta Untuk Bekerja di Luar Negeri”, karena berdasarkan data-data laporan Wakasek Bidang Humas tahun 2007-2008 ternyata masih banyak tempat PSG siswa yang kurang relevan ditinjau dari segi lamanya PSG ataupun dari sisi bidang kompentensi keahlian.

B. Rumusan Masalah dan Pemecahannya

Berdasarkan data-data dari Laporan Wakasek Bidang Humas tahun 2007-2008 ternyata masih banyak industri yang kurang relevan dalam pelaksanaan PSG siswa Teknik Kelautan SMKN 36 Jakarta. Untuk itu penulis mencoba memecahan masalah melalui penelitian tentang ” Analisis Pelaksanaan PSG Kelautan Yang Relevan Dalam Mempersiapkan Siswa SMK Negeri 36 Jakarta Untuk Bekerja di Luar Negeri”

C. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini adalah :
1. Untuk mengevaluasi program kerja Wakil kepala Sekolah Bidang Humas Dudi SMKN 36 Jakarta dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan program berikutnya.
2. Untuk mengetahui jumlah siswa yang relevan dengan lamanya / batas waktu minimal yang ditetapkan dalam pelaksanaan PSG.
3. Untuk mengetahui jumlah siswa yang mendapatkan kompentensi yang relevansi di tempat PSG dengan keahlian yang ada pada program Bidang Kelautan.
4. Untuk mengetahui jumlah siswa PSG bidang kelautan yang mendapatkan Surat Keterangan Berlayar (SKB)
5. Untuk mengetahui jumlah siswa PSG yang telah memiliki salah satu syarat bekerja di luar negeri.
6. Untuk menentukan stategi pelaksanaan PSG yang akan datang dalam mencapai target sesuai dengan Market orented dan untuk meningkatkan mutu tamatan yang siap pakai khususnya program keahlian Bidang Kelautan agar diterima bekerja di luar negeri sekaligus mempersiapkan sekolah bertaraf internasional melalui pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda yang relevan bagi siswa SMKN 36 Jakarta .

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. PENDIDIKAN SISTEM GANDA

Pendidikan Sistem Ganda (PSG) adalah suatu temuan hasil studi dual system rombongan Mendikbud ke Jerman (tanggal 12 s/d 24 juli 1993) yaitu merupakan perpaduan saling mengisi dan saling melengkapi antara pendidikan disekolah dan keahlian profesi yang didapatkan melalui pengalaman kerja. Sistem Ganda telah menjadi salah satu model pendidikan yang paling efektif dalam mendekatkan kesesuain antara supply dan demand atau yang kita kenal dengan link and match.
Pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda di SMKN 36 Jakarta berdasarkan pada ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kepmendikbud Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan, Kepmendikbud Nomor 080/U/1993 tentang Kurikulum SMK, Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003, Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

1. Pengertian PSG
Pendidikan Sistem Ganda adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematik dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja, terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu.

2. Tujuan
Penyelenggaraan PSG bertujuan untuk :
2.1 Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki kehlian profesional, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja.
2.2 Memperkokoh link and match antara sekolah dan industri
2.3 Meningkatkan efesiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang kualitas dan profesional
2.4 Memberi pengakuan dan pengharagaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan

3. Model Penyelengaraan PSG
3.1 Days release
3.2 Blocks release
3.4 Hours release

4. Naskah Kerjasama
4.1 Tujuan Pelaksanaan PSG
4.2 Program PSG meliputi kegiatan pendidikan disekolah dan yang akan dilaksanakan di industri, model penyelenggaraan
4.3 Jumlah peserta PSG
4.4 Tanggung Jawab Masing-Masing Pihak
4.5 Pelayanan kepada Peserta
4.6 Administrasi Penyelengaraan PSG
4.7 Hal-hal lain yang dianggap perlu

B. RELEVANSI PSG DI SMKN 36 JAKARTA

Relevansi artinya sesuai antara Kompentensi Program Keahlian yang dipelajari siswa disekolah dengan Kompentensi yang diperoleh di tempat di industri tempat PSG seperti yang dikutip dari Permendiknas no 22 tahun 2006 tentang Standar Isi “Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja”, dengan prinsip saling membantu, saling mengisi, saling melengkapi untuk keuntungan bersama.
Dengan adanya kesamaan program studi di SMK dan Industri maka akan menghasilkan nilai tambah bagi industri, bagi sekolah dan bagi siswa. Berikut
LINK AND MATCH (Djojonegoro, 2006)
1. Kurikulum disusun sesuai kebutuhan dunia kerja
2. Berwawasan Kompetensi
Penguasaan Kompetensi atau keahlian menjadi tujuan utama, dan bukan mencari ijazah
3. Berwawasan Mutu
Mutu menjadi pegangan mutlak untuk dapat bersaing dalam globalisasi
4. Pendidikan dipicu oleh permintaan/ demand driven dan bukan oleh keinginan mencetak lulusan/ supply driven
5. Dilaksanakan secara luwes / flexible dan dengan sistem modul
6. Sekolah dapat bertindak lebih independent

C. PERSYARATAN PSG DI LUAR NEGERI
1. Minimal duduk di tingkat II ( 16 tahun )
2. Ijin dari orang tua
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Memiliki Sertifikat Basic Safety Training
5. Memilki Sea Men Book
6. Memiliki sikap disiplin, terampil dan mandiri
7. Aktif berbahasa inggris
8. Lulus seleksi

D. KELENGAKAPAN DOKUMEN
1. Surat keterangan sehat dari rumah sakit yang ditunjuk
2. Paspor
3. Calling visa
4. Exit permit
5. Fiskal
6. Serat pemberitahuan dari industri ke konsul negara yang dituju
7. Surat pengantar untuk imigrasi di pelabuhan dalam dan luar negeri
8. Surat perjanjian antara sekolah dengan orang tua siswa bermeterai
9. Surat pernyataan siswa prakerin bermaterai
10. Curriculum Vitae
11. Foto sesuai kebutuhan ( 3×4,4×6 )

E. SYARAT PEMBUATAN PASPOR
1. Foto copy KTP kedua orang tua bagi siswa yang belum memiliki KTP
2. Surat permohonan pembuatan paspor dari sekolah
3. Surat permohonan pembuatan paspor dari orang tua
4. Foto copy kartu keluarga
5. Foto copy STTB SLTP
6. Akte kelahiran / surat kenal lahir
7. Mengisi formulir dari imigrasi setempat

F. SYARAT PENGURUSAN KESEHATAN
1. Mendatangi langsung ke rumah sakit yang ditunjuk
2. Menjelaskan maksud dan tujuan

G. PROSEDUR PELAKSANAN PSG LUAR NEGERI
1. Pengenalan transportasi menuju pemondokan, Konsulat Indonesia, Bank, telepon/warnet, kantor pos, rumah sakit, pasar, kantor polisi dan tempat ibadah
2. Temu awal: perkenalan perusahaan dan penyampaian pesan dari sekolah
3. Orientasi dari perusahaan yang berkaitan dengan tata cara, prosedur, tata tertib dan budaya industri
4. Menyepakati kompetensi yang dipersyaratkan
5. Pendamping mengadakan evaluasi dengan perusahaan untuk perbaikan-perbaikan

H. PERSYARATAN BEKERJA DILUAR NEGERI
1. Lulus SMK dibuktikan dengan Ijazah
2. Lulus Tes Kesehatan, Tes Fisik
3. PSG Minimal 6 Bulan dibuktikan dengan SKB dari Sahbandar
4. Memiliki Basic Safety Training
5. Memiliki Pengalaman Berlayar dibuktikan dengan Sea Men Book
6. Memiliki Sertifikat Kompentensi Keahlian Ankpin atan Atkapin berdasarkan International Maritim Organization (IMO)

BAB III
PELAKSANAAN PENELITIAN

A. LOKASI PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan di SMKN 36 Jakarta Jl. Baru Kosambi III Cilincing Jakarta Utara berdasarkan studi dokumen

B. SUBYEK PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada seluruh siswa PSG Program Keahlian Nautika Perkanan Laut dan Teknika Perikanan Laut, sedangkan alat dan bahan yang digunakan adalah seperangkat rekap laporan Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas / Dudi SMKN 36 Jakarta Tahun 2007-2008, serta ruangan yang digunakan untuk kegiatan.

C. PROSEDUR PENELITIAN
1. Pengumpulan data – data penelitian ini dikumpulkan dari laporan Akhir Tahun Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Tahun 2007-2008
2. Menghitung Prosentase lamanya Pendidikan Sistim Ganda yang relevan dengan waktu minimal yang ditetapkan sesuai ketentuan yang ada pada program keahlian NPL dan TPL
3. Menghitung prosentase relevansi kompentensi yang diperoleh oleh siswa sesuai dengan kompentensi program keahlian
4. Menghitung jumlah siswa yang memperoleh surat keterangan berlayar sebagai peryaratan untuk bekerja di Bidang Kelautan dalam dan luar negeri.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. DATA HASIL PENELITIAN SISWA PSG TAHUN 2007-2008

DATA REKAPITULASI LAPORAN PSG TAHUN 2007-2008
KELAS 3 TKPI 1

NO URT NO INDUK NAMA SISWA LAMANYA PSG BULAN RELEVAN 6 Bulan < RELEVAN DGN KOMPENTENSI MEMILIKI SKB

B. TABEL DATA REKAPITULASI

HASIL PERHITUNGAN DATA REKAPITULASI PSG
SMKN 36 TAHUN 2007-2008

NO KLS JUMLAH SISWA WAKTU PSG TDK RELEVAN < 6 BULAN TEMPAT PSG YANG TDK RELEVAN SISWA MEMILIKI SKB TDK MEMILIKI SALAH SATU PERSYARAT BEKERJA LUAR NEGERI (SKB)
1 3 TPL 1 31 4 1 4 27
2 3 TPL 2 29 5 1 8 21
3 3 NPL 1 29 2 5 5 24
4 3 NPL 2 28 1 1 9 19
JUMLAH 117 12 8 26 91

C. ANALISIS DATA

Berdasarkan tabel data diatas dapat kita analisa sebagai berikut :
1. Waktu PSG yang tidak relevan kurang dari 6 bulan adalah 12 Orang Siswa (10,3 %), sedangkan yang melebihi atau sama dengan 6 bulan berjumlah 105 siswa (89,7 %)
2. Tempat PSG yang tidak relevan dilihat dari kompentensi Program Keahlian Teknik Kelautan adalah 8 Orang Siswa (6,8 %), sedangkan yang relevan sesuai dengan kompentensi keahliannya ádalah 109 Orang Siswa (93, 2 %)
3. Relevansi PSG terhadap salah satu persyaratan bekerja di kapal yaitu harus memiliki Surat Keterangan Berlayar (SKB), hanya ada 26 orang siswa (22,2 %) yang memilki SKB dari hasil PSG Kelautan, sedangkan 91 orang siswa (77,8 %) tidak memilki SKB

Dengan demikian maka tamatan Program Keahlian Nautika Perikanan Laut dan Teknika Perikanan Laut SMK Negeri 36 Jakarta tahun 2007-2008 yang telah memiliki salah satu persyaratan bekerja ke luar negeri dalam hal ini berlayar adalah berjumlah 26 orang siswa (22,2 %).
Untuk meningkatkan mutu tamatan Program Keahlian Teknik Kelautan dalam pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda yang ditandai dengan bertambahnya siswa yang memiliki persyaratan bekerja di luar negeri Perlu diadakan perbaikan dalam penyusunan program tahun yang akan datang dengan target meningkat menjadi 50 % tahun 2008-2009, 75 % untuk tahun 2009-2010, sehingga tahun 2010-2011 sudah bisa mencapai target 100 %.
Dalam mengejar target sasaran tersebut perlu kerja keras semua yang berkepentingan terutama Tim Humas Dudi yang handal dan bertanggung jawab penuh dalam suksesnya pelaksanaan PSG di SMKN 36 Jakarta.

D. RENCANA STATEGI PELAKSANAAN PSG TAHUN YANG AKAN DATANG

Beberapa stategi yang perlu dilakukan kedepan adalah sebagai berikut :
1. Dalam pelaksanaan PSB perlu menjaring siswa yang benar-benar sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga memiliki motivasi yang tinggi untuk pelaut yang dapat diandalkan.
2. Perlu sosialisasi kepada orang tua siswa tentang program keahlian, tujuan PSG, propil tamatan , dan masalah biaya pendidikan bidang kelautan yang lebih besar dibanding teknologi industri.
3. Orang tua merasa keberatan dengan mahalnya biaya PSG, sehingga kesulitan mencari tempat PSG yang relevan, solusinya harus ada pihak lain yang memberikan pinjaman seperti koperasi sekolah, subsidi dari pemerintah tentang biaya PSG
4. Bagi siswa yang melaksanakan PSG diindustri kurang relevan dengan kompentensinya , maka diadakan pendalaman materi kompentensi di jurusan masing-masing, sesuai dengan waktu yang tersedia.
5. Agar siswa mendapatkan SKB maka tim humas harus mencari perusahan yang memiliki kapal, dan bisa menerima siswa PSG, dengan terus menerus secara konsisten dan berkesinambungan menjalin hubungan dengan perusahaan melalui survey, penjajagan, sosialisasi program dan dilanjutkan dengan kesepakatan bahkan jika memungkinkan dapat menghasilkan naskah MOU.
6. Adanya proses validasi kurikulum sekolah oleh perusahaan sehingga menghasilkan kurikulum industri atau kurikulum yag telah disepakati antara kedua belah pihak
7. Perlu diadakan pembekalan khusus bagi siswa tentang pemahaman PSG, persiapan mental fisik, tanggung jawab, kejujuran kerjasama dan motivasi, sehingga tidak terjadi seperti minta pulang ditengah perjalanan, kelelahan fisik. contohnya di PT. Labroy Group, ada siswa minta pulang pada waktu berlayar, karena mabok laut, tentu ini akan sangat merugikan kelangsungan hubungan antara sekolah dan pihak pengusahan, dan seperti biasanya untuk siswa tahun berikutnya tidak diterima lagi.
8. Perlunya ditanamkan kepada siswa tentang pentingnya kompentensi dalam mencari persyaratan untuk memasuki dunia kerja, apalagi dengan persaingan di era globalisasi semakin sulit bagi yang tidak memiliki kemampuan.
9. Diadakan pemanggilan siswa dan disaksikan orang tua sebelum berangkat PSG, untuk masalah penampilan siswa, disiplin dan lain sebaginya dalam bentuk perjanjian, dan jika selama magang ternyata melakukan kesalahan dikembalikan kepada orang tuannya.
10. Untuk membentuk etika moral yang baik perlunya ada pendekatan agama, pelajaran khusus tentang etika , keteladanan orang tua, guru lingkungan, dan diterapkan dalam praktek harian.
11. Bagi yang kurang mampu dalam membiayai pengadaan sea men book BST, tranfortasi PSG diluar DKI orang tua bisa bekerjasama dengan koperasi Gupega SMKN 36 Jakarta, asal bersedia dipotong dari gaji PSG diperusahaan.

E. RENCANA STRATEGI MEMPERSIAPKAN TAMATAN UNTUK BEKERJA DILUAR NEGERI TAHUN 2008-2011

1. Sekolah dapat melaksanakan PSG melalui kegiatan berlayar minimal 6 bulan yang relevan sehingga mendapatkan SKB, Sea Men Book dan kompentensi sesuai dengan program kehlian.
2. Pembentukan mental dan fisik sesuai dengan tuntutan industri luar negeri, seperti melakukan apel pagi, disiplin yang tinggi, push up, pull up
3. Melatih bahasa Inggri melalui program English Day dengan memperdalam bacaan, menulis dan percakapan sehari-hari di SMK Negeri 36 Jakarta
4. Menigkatkan penguasaan kompentensi, baik di sekolah ataupun perusahaan sesuai dengan program keahliannya
5. Setiap siswa memiliki Basic Safety Training (BST)
6. Setiap siswa agar memilki sertifikat Ankapi-Atkapin

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1. Relevansi PSG terhadap salah satu persyaratan bekerja di kapal yaitu harus memiliki Surat Keterangan Berlayar (SKB), hanya ada 26 orang siswa (22,2 %) yang memilki SKB dari hasil PSG Kelautan, sedangkan 91 orang siswa (77,8 %) tidak memilki SKB
2. Untuk meningkatkan mutu tamatan Program Keahlian Teknik Kelautan dalam pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda yang ditandai dengan indikator bertambahnya siswa yang memiliki persyaratan bekerja di luar negeri, perlu diadakan perbaikan dalam penyusunan program tahun yang akan datang dengan target meningkat menjadi 50 % tahun 2008-2009, 75 % untuk tahun 2009-2010, sehingga tahun 2010-2011 sudah bisa mencapai target 100 %.
3. Adanya proses validasi kurikulum sekolah oleh perusahaan sehingga menghasilkan kurikulum industri atau kurikulum yang telah disepakati antara kedua belah pihak
4. Melalui PSG hendaknya sekolah menyiapkan peserta didik sesuai dengan permintaan perusahaan baik dalam ataupun luar negeri

B. SARAN-SARAN
1. Dalam mengejar target sasaran tersebut perlu kerja keras semua yang berkepentingan, siswa, orang tua, tenaga pendidikan, adanya keperdulian dari pengusaha, dan perhatian dari pemerintah terutama Tim Humas Dudi yang handal dan bertanggung jawab penuh dalam suksesnya pelaksanaan PSG di SMKN 36 Jakarta.
2. Pemerintah dan para donatur perlu memberikan bantuan biaya PSG khusus bagi siswa yang kurang mampu di bidang kelautan
3. Perlu diadakan penjaringan khusus bagi siswa bidang kelautan dari mulai PSB, Proses KBM disekolah dan pembekalan sebelum berangkat ke PSG di perusahan, sehingga siswa benar-benar memiliki mental, fisik dan motivasi yang tinggi untuk belajar dalam kondisi apapun

BY : DIDING WAHYUDIN, SMKN 36 JAKARTA

PENINGKATAN MUTU PENDIDKAN DKI JAKARTA MELALUI PENERAPAN ISO

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DKI JAKARTA MELALUI IMPLEMENTASI SISTIM MANAJEMEN MUTU
ISO 9001 : 2000 FOR EDUCATION
BY DIDING WAHYUDIN, S.PD
SMKN 36 JAKARTA

Pada hari ini kamis tanggal 5 maret 2009 mulai pukul 09.00 di Balai Agung Balaikota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diadakan acara Penganugrahan Sertifikat ISO 9001:2000 disampaikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta Fauzi Bowo kepada kepala SD, SMP, SMA dan SMK Provinsi DKI Jakarta.

Sekilas tentang ISO

ISO merupakan kepanjangan dari Internasional Standar Organisasi, atau suatu organisasi yang berstandar internasional yang berazaskan bahwa ”Segala I’tikad dan Setiap Upaya yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki Kinerja dalam segala Bidang yang diamanahkan kepada setiap Orang, adalah ’Ruh’ dari Sistem Manajemen Mutu ISO 9001”

Mengapa sekolah harus ber-manajemen ISO?

Mengelola sebuah lembaga pendidikan merupakan amanah kehidupan, yang harus dijalankan secara benar, terencana, terprogram, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Sekolah sebagai lembaga pendidikan, dengan segala perangkat penata untuk memfasilitasi terselenggarannya interaksi eduktif antara siswa denga guru pada dasarnya berintikan proses pelaksanaan berbagai aktifitas yang syarat dengan penyelenggaraan fungsi manajemen. Agar proses tersebut terselenggara dengan baik maka diperluka suatu System Manajemen Mutu yang memenuhi Criteria atau persyaratan, terprogram dengan sasaran mutu yang smart (Specific, meansurable, Reasonable, Time Bound).

Bagaimana membangun Manajemen Mutu Sekolah yang dilakukan ISO 9001 : 2000

Keunggulan Sekolah Yang Menerapkan ISO 9001 : 2000
Penetapan visi dan misi serta kebijakan mutu lembaga pendidikan didukung dengan penetapan target berkala (Quality Objektive) di semua bagian departemen, Standarisasi mekanisme kerja baik bidang akademik maupun non akademik, Pengukuran efektifitas dan efesiensi aktifitas belajar mengajar (Statistical), pengukuran kepuasan pelanggan (siswa, orang tua, perguruan tinggi dan dunia kerja), Penyiapan personil yang berkualitas dan pendidikan berkala bagi para pelaksana pendidikan dan lain-lain. Monitoring, kontrol dan pengendali bidang unit.

Ada 8 Prinsip Manajemen Mutu
1. Costumer Focus Organization
2. Leadership
3. Invovement of people
4. Process Approach
5. System Approach Management
6. Continuental Improvement
7. Factual Approach to Decision Making
8. Mutually Bneficial Supplier Relationship

Jika kita mengamati proses sesuai dengan ISO maka segala sesuatu yang kita kerjakan akan bisa terukur dan mudah dalam penilaian atau pengukuran keberhasilannya, hal ini akn sangat cocok untuk kita terapkan khususnya di Bidang Pendidikan, Menurut Ridwan MC di Balai Agung bahwa sekolah dikatagorikan 2 yaitu Rich school dan poor school (sekolah kaya dan miskin).

Poor school adalah has Four Lacks
• Sense Of Goal
• Sense Of Regualtion
• Sense Of achievement
• Sense Of Harmony

Rich school adalah Has Four Axcellences
• Sense Of Goal
• Sense Of Regualtion
• Sense Of achievement
• Sense Of Harmony

Dalam acara ini Kepala Dinas Dikmen Provinsi DKI : Taufik Yudi Mulyanto menyampaikan laporannya sebagai berikut :
1. Peserta yang hadir dalam acara ini adalah kepala sekolah, SD, SMP, SMA, SMK serta para stik holder
2. Untuk meningkatkan pelayanan mutu pendidikan di DKI Jakarta sebagai barometer Indonesia perlu menggunakan ISO sebagai acuan manajemen
3. Tahun 2009 dicanakan sebagai tahun manajemen mutu di bidang pendidikan di Propinsi DKI Jakarta
4. Peningkatan mutu sangat tergantung kepada tata kelola, artinya perlu kesadaran dari civitas sekolah dalam melaksanakan ISO
5. Penerapan ISO merupakan pengendali untuk perbaikan setiap langkah dalam pendidikan di DKI Jakarta
6. Tahun 2008 ada 15 sekolah DKI yang sudah memiliki sertifikat ISO, tahun 2009 ada 33 sekolah yang memiliki sertifikat ISO sehingga jumlahnya sekarang ada 42 sekolah ISO 9000-2008 diantaranya SMA 8, 82, 99 SMK 6,8,27,30,32,33, 57
7. ISO 9001-2000 adalah SMA 6,13,39,68,70,81,112,alajhar 1, SMK 14,20,26,28,58, jaya wisata 2, Bundakandung, Paramitha 1,2 dan syahid, SMP 1,14,111, Alajhar, Islamic, SD menteng 1, Kebonjeruk 11, SLB 01
8. Re ISO SMP 19
9. Mohon Gubernur dapat memberikan sertifikat dan arahan lebih lanjut

Foto Laporan Kepala Dikmen DKI : Taufik Yudi Mulyanto

Sambutan dan arahan Gubernur DKI Jakarta : Fauzi Bowo
1. Penyerahan sertifikat ISO adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di DKI Jakarta
2. Foto bersama merupakan komitmen untuk mempertahan ISO bagi yang telah memiliki sertifikat
3. Jika ingin bahagia sepanjang dunia akhirat maka kembangkanlah pendidikan
4. Masih banyak keluhan pendidikan di DKI Jakarta mulai dari bangunan gedung, peralatan, kutipan sekolah dsb
5. Tetapi masih ada juga kebaikan dari bidang pendidikan yang tidak dimuat dimedia masa, oleh wartawan, siapa yang mendidik mereka ?
6. Anggaran pendidikan baik APB ataupun APBN akan ditingkatkan 20 % tergantung komitmen semua stik holder
7. Untuk mendapatkan indek pendidikan tinggi maka kita semua perlu bekerja keras
8. Melalui ISO maka pendidikan di DKI akan mencapai standar dan peningkatan yang optimal
9. Sekitar 70 % orang tua bertanya sekolahnya bagaimana ?
10. Lulusannya bisa apa ?
11. Adanya perampingan di organisasi Dikmen DKI tujuannya adalah untuk mempermudah koordinasi dan birokrasi
12. Tidak hanya sekolah negeri saja yang memiliki ISO tetapi juga sekolah swasta harus ISO

Foto .Sambutan Gubernur DKI : Fauzi Bowo

Foto bersama Gubernur DKI Jakarta, Kepala Dikmen DKI Jakarta, dan Para Kepala Sekolah Penerima ISO

Foto Bersama kepala sekolah DKI penerima Sertifikat ISO tahun 2009

Peserta penganugrahan ISO di Balai Agung Balaikota DKI Jakarta

Kasi Kurikulum Dikmen Prov. DKI Jkt Ibu Rita Ariyani lagi Gladi Resik

Pembacaan doa oleh H. Lutfi

sekolah bertarap internasional (SBI)

PEMBAHASAN KURIKULUM SBI
TANGGAL 23-24 FEB 2009
JAM 9.00-16.30
LT 3 PUSKUR

DISKUSI FOKUS
PENYUSUNAN DISAIN KEGIATAN
BIDANG KURIKULUM PENDIDIKAN MENENGAH
PUSAT KURIKULUM
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DEPDIKNAS

SUSUNAN ACARA
1. PEMBUKAAN : DOA
2. PENJELASAN UMUM
3. PEMBAGIAN KELOMPOK DI LT .1 DAN LT .3

HASIL PEMBAHASAN
DOA BERSAMA
PENJELASAN UMUM : Dr. Herry Widiyasono, APU Mewakili Ka. Puskur
Kegiatan Program tahun 2009 Puskur
1. Bantuan Teknis Program kegiatan puskur 33 Provinsi (TPK)
2. Bantuan teknis kepada 461 TPK kab/kota
3. Evaluasi Pelaksanaan KTSP oleh TPK Prov.dan Kab
Kegiatan Kurikulum Pend Menengah tahun 2009
1. Pengembagan Model bahan ajar nuklir SMA kerjasama dengan Batan
2. Pengembangan model KTSP SMA bertaraf internasional yang menggunakan sistem SKS (SMA 17 Palembang)
3. Pengembangan Model KTSP SMK Internasional (SMK 8 Makasar Pariwisata)
4. Pengembangan Model KTSP SMK model berbasis keunggulan lokal (BKL) kesenial (DIY) SMKN 2 Kasihan Bantul
5. Pengembangan Model KTSP SMK model berbasis keunggulan lokal parawisata kelautan (BKL) Menado
6. Pengembangan Model KTSP SMK model berbasis Keagamaan (BKL) Banten
Hal Yang perlu didiskusi adalah
1. Tingkatan sekolah Sekolah Standar, sekolah mandiri (SSN) 8 standar minimal, SBI donwlod web site puskur
2. RSBI : memiliki sekolah parter , diperkaya dengan salah satu standar negara yang mengacu kepada OECD yang ada di Paris
3. Lulusan bisa memiliki 2 ijazah secara nasional dan internasional
4. Ada 9 Obyek Penjamin Mutu SBI
5. SKS dalam pembelajaran
6. KKM SBI Minimal 7
7. Dr. Herry Widyastono, APU No. HP 0818983795
Pembagian Kelompok LT. 1 SMK masalah SBI, kelompok pariwisata LT.3

Sise 1 Jam 10.45 – 12.30
Hasil Kelompok SMK dilantai Satu MC : Ibu Mutiara
Model kurikulum SMK yang bertaraf internasional disampaikan oleh Pak Rahmat (Staf pembinaan SMK Depdiknas yang mewakili BNSP).
Materi Sajian :
1. SKK (NI) sebagai komponen pengembangan SDM
2. Kompetensi kemampuan dan kewenangan
3. Kompentensi yang mengacu kepada
SKKNI ada UU 13 Uraian pengetahuan…
Standar RMCS : Standar yang dikembangankan berdasarkan tugas atau pekerjaan yang dibutuhkan dari suatu bidang pekerjan sesuai denga jeni dan rumusnya kedalam unit kompetensi.
PP 31 Sislakernas :
1. Standar kompentensi kerja nasional
2. Standar khusus perusahaan
3. Standar kompentensi internasional
Mengapa memilih model RMCS / SKK (Standar Kompentensi Kerja)
1. Multy skill : task skill, task managemen skill, contingen managemen skill
2. Kerangka alur pengembangan kurikulum SMK PP 19 tahun 2005 (asal usul KTSP) alunya :
2.1 UU No 20 th 2003
2.2 PP 19 tah 2005 standar pend
2.3 Ada 8 Standar pendidikan
2.4 Permen 22,23 th 06 skl
2.5 Standar isi dan standar kelulusan
2.6 Standar kompentensi kompentensi dasar
2.7 Muatan lokal
2.8 KTSP
3. Alur Standar kompentensi SBI
3.1 UU no 20 th 2003 sisdiknas
3.2 PP 19 th 2005
3.3 Ada 8 standar pendidikan
3.4 Permen 22,23 th 06
3.5 Standar isi dan standar kelulusan
3.6 Kompentensi produktif
3.7 Kurikulum standar Internasional
4. Struktur Kerangka Kurikulum SMK SBI
4.1 Normatif
4.2 Adaftif
4.3 Produktifnya diambil dari standar kompentensi Internasional
4.4 Pengembangan diri

no komponen Durasi waktu
1 Normatif

2 Adaftif

3 Produktif

4 Pengembangan diri

5. Komponen Silabus Produktif
6. Contoh Kurikulum STCW untuk kelautan
7. Lihat Informasi BNSP tentang 80 standar : http://www.skkni.com (Rahmat), http://www.ilo.com (ibu Teti), http://www.apec.org (Ibu Sela), http://www.ntis.gov.au

Sesi 2 Jam 14-15
Prof. Dr. Udin Sarifudin : Program Pasca Sarjana UT
Pembahasan Tetang SKS
Prinsip dikatakan 1 beban SKS
1. 60 Menit tersetuktur
2. 50 menit tatap muka
3. 60 menit mandiri
Dikompersikan kepada jam paket 1,8 jam paket = 1 sks
Dalam satu semester 1 sks adalah = 16 prtm dalam 1 smstr
1 sks = 170 menit
Siswa harus punya pengetahuan yang utuh pada levelnya
Yang membedakan SNI dgn SBI adalah kompetensinya
Hasil penelitian Bid sosial 6 hal perjam untuk pengusaan siswa dalam satu modul
Ada 2,1 juta guru di Indonesia
Pertanyaan dari Diding Wahyudin, S.Pd
Bagaimana Konsep SKS di SMK terutama dalam pelaksanaan PSG ?……
Bagaimana dengan konsep Multry Exsit dan multri entri ? Bagaimana dgn sistem SKS ?
Dua beban keberhasilan SMK :
1. Lulusan yang bisa diserap bekerja di industri
2. Proentasi Lulusan Ujian Nasional

Erni P4TK
ernifaridha@yahoo.co.id IPA Lingkungan, konsultasi SBI

Sesi 3 Jam 15.30-17.30
Dr. Ibrahim
Konsep stategi dan isu KTSP
1. Pendahuluan
1.1 Amanat UU Sisdiknas 20/2003
• Otonomi pendidikan
• Reformasi kurikulum
1.2 Pemberdayaan satuan pendidikan
2. Konsep Dasar
2.1 KBK
• Behavior
• Kurikulum berbasis mata pelajaran
2.2 Konsep standar kompentensi
• Profesional Kompentensi
• Learning kompentensi (lulsan)
2.3 Stategi Inflementasi
• SKS
– bobot
– beban
• Proses pembelajaran
– Moving class
– Desin ruang belajar
• Struktur akurikulum diVersifikasi
– Prog Martikulasi
– Umum
– Konsentrasi

2.4 Isu dan sasaran kebijakan
• Pengembangan uji coba model KTSP
• Advokasi satuan pendidikan
• Kurikulum LPTK Berbasis KBK
2.5 Ujian Nasional tidak musti dikelas 3 tetapi boleh dikelas 2 kalau dengan menggunakan SKS

Tugas Diskusi Kelompok SBI
Bertujuan untuk menghasilkan rambu-rambu kurikulum SBI tentang pariwisata
Teti (BNSP) Praktisi pariwisata komisi standarisasi
1. Tidak mau meforce semua untuk belajar
2. Stela sebagai teman dibidang pariwisata yang sudah mengikuti APEC
3. CBT adannya paket – paket claster
4. UU no 10 tahun 2009 tentang industri pariwisata pasal 14 ayat 1 hurup D
5. Tutunan kompetensi SBI
• Knowledge
• Skill
• Attitut
• English
6. List op afec, SKKNI dibuat berdasarkan level jabatan di industri
7. etika komunikasi
Praktisi pengusaha Ibu Stela
SBI
1. Market orented
2. Toec harus 700
Proses alur kurikulum sbi pariwisata
AUTA
SKKI
SK/KD
BATASAN VARIABLE
PADUAN PENILAIAN

Mohon dikirimkan ke Bpk Suwanda lt.4 Puskur TU untuk surat tugas

Jakarta, 23-2-2009

Diding Wahyudin